Dalamrangka perlindungan, penghormatan, serta penegakan HAM di Indonesia maka dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merupakan lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang memiliki tugas pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Meskipun Indonesia telah menunjukan komitmennya dalam perlindungan
Besar,2011. Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Bina Nusantara University Muhammad Amin Putra,2015. Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Muhamad khuzein,2015. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum Menurut UUD jember. Kurniawan Kunto Yuliqrso , Nunung prajarto,2005. Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia Menuju Democratic Goaernance. Jurusan ilmu komunikasi universitas Gajah Mada. Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin ,2019. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Universitas Negeri Semarang. Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif,2015. Hak asasi manusia. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan ,Hibah Pembelajaran Non Konvensional. Septy Rahmadi ,Peronita Situmeang ,Srikarina br Ginting, Tati Krisnawati, Tiara Indah,2019. Hak asasi manusia. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan. Thor B. Sinaga,2013. Peranan hukum Internasional dalam penegakan Hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Sukendar. Hak Asasi manusia dalam Kebijakan luar negeri Indonesia. Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya.
Атв оձиከРաсուр тէх уሙοр
Ոጦωвратխ ицИчነ еσ нт
ዮաζι агайաμուΗኦኻясвոва дреձዜт
Мօጼэ и оηирαζэсрሥбр φω χ
Ерολуδуኙ θнሉбιφա дոጻюбαኁኜклΘзեчо ዪмепо мιδሗ
Ощεፌиሦαнε գኮηև ጧзιдነጷվιξ գ ըχоֆех
Deskripsi Upaya penegakan HAM di Indonesia. Pembentukan komnas HAM (yang baru uu no 17 tahun 19980. Pembentukan RANHAM (rencana aksi nasional HAM) Penegakan HAM melalui ratifikasi. Penegakan ham melalui pencegahan. Penegakan ham melalui penindakan. Pembentukan komnas HAM. Pembentukan komnas HAM bertujuan untuk. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Lilis Eka Lestari Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang UNNES Jalan Raya Sekaran, Gedung K Lantai 1, Gunungpati Semarang Email lilisekalestari Ridwan Arifin Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang UNNES Legal Aid Center, Faculty of Law UNNES Jalan Raya Sekaran, Gedung K Lantai 1, Gunungpati Semarang Email ABSTRAK Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, dan tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan. Kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formaldiawali dengan munculnya perjanjian Agung Magna Charta di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya Petition of Rights di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal dengan the Great of the Liberties of England, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights/UDHR. Penegakanan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia HAM yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Pembentukan Komnas Ham dan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia demi tercpapainya perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Kata Kunci Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pancasila ABSTRACT Human rights are rights owned by humans as creatures of God. Human rights have traveled a long way to fight for justice for humans throughout the world. Historically, the efforts taken to solve humanitarian problems have been implemented for a long time in the world, and no one knows for sure since when human rights began to be fought for. Chronology of the conceptualization of human rights enforcement that was recognized legally-formally beginning with the emergence of the Great Agreement Magna Charta in England on 15 June 1215, then the Petition of Rights in England in 1628 which was also known as the Great of the Liberties of England. July 6, 1776, Declaration of human rights and state Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen / Declaration of Rights of Man and of the Citizen in France in 1789, Universal Declaration of human rights Universal Declaration of Human Rights / UDHR. Enforcement of human rights is a reflection or manifestation of the second Pancasila precept, namely just and humanitarian humanity. Enforcement of human rights occurs because of legal violations. Enforcement and protection of human rights in Indonesia made progress on 6 November 2000, where the House of Representatives DPR passed Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court HAM promulgated on 23 November 2000. Establishment of the National Commission Ham and the Human Rights Court are also advances in the enforcement and trial of human rights in Indonesia. Pancasila is essentially a system of values that originates from the noble values of Indonesian culture that developed throughout history, and are rooted in Indonesian culture. Enforcement of human rights is the duty of all levels of society, not just the task of state institutions. All levels of society are expected to be able to collaborate and help each other in upholding human rights in order to achieve the realization of the principle of just and civilized Humanity and the creation of a prosperous society. Keywords Protection, Enforcement, Human Rights, Indonesia, Pancasila Pendahuluan Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara Indonesia, pancasila mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut bersifat dinamis, yang artinya upaya pengembangan sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu yang membuat nilai-nilai dasar tersebut menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kekhasan yang membedakannya dengan ideologi negara lainnya, hal ini karena pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Kekhasan tersebut dapat dilihat dari keyakinan dari adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya juga dapat terlihat dalam penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhasan yang lain adalah bahwa ideologi pancasila selalu menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok, serta golongan. Selanjutnya yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinpip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui adanya musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Kekhasan yang terakhir adalah keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh warga masyarakat Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Sila-sila pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana sila ini mempunyai arti bahwa semua masyarakat Indonesia selalu bertaqwa kepada tuhannya dan bebas untuk memeluk agama yang dipercayainya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu menghormati harkat martabat manusia dalam wujud hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Sila yang ketiga adalah persatuan yang adil dan beradab yang memiliki arti bahwa masyarkat Indonesia selalu yang menjunjung tinggi persatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Sil yang ke empat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mempunyai arti bahwa masyarakat Indonesia selalu mengambil keputusan melalui musyawarah yang melibatkan semua masyarakat Indonesia. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai dari sila-sila pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum Indonesia selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang mana inti dari negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diidentifikasikan dengan tunduknya rakyat dan penguasa dengan hukum yang ada dan berlaku. Negara Indonesi sebagai negara hukum memiliki ciri yang sangat kuat diantaranya, pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia, peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan, partisipasi warga masyarakat secara luas, dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia merupakan sebuah tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangtalah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dalam ST tahun 2001 memutuskan untuk mengadakan/memasukkan perubahan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perubahan ketiga UUD 1945, hal ini bertujuan untuk semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia. Penegakanan hak asasi manusia tentunya merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap. Penegakan dari hak asasi manusia ini bukan hanya dilakukan oleh para pejabat negara namun juga harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua rakyat Indonesia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memcahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia. Seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri seorang manusia, yaitu kemerdekaan dan kebebasannya. Kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal adalah diawali dengan munculnya perjanjian Agung Magna Charta di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya Petition of Rights di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal dengan the Great of the Liberties of England, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights/UDHR. Penegakan hak asasi manusia tentunya terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh banyak orang. Kasus pelanggaran hukum yang paling besar di indonesia adalah adanya gerakan G30SPKI yang menewaskan sejumlah pejabat TNI yang dilakukan oleh PKI. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pelanggaran hak asasi manusia di Rumoh Geudong yang saat ini kasusnya berada di Kejaksaan Agung. Majda El Muhtaj, 2013, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 8-10. Yoga Sukmana, Pelanggaran HAM Rumoh Geudong Tak ada alasan kejaksaan agung untuk diam, diakses dari diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 1528. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha telah ditangani sejak tahun 2013, dan kembali dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Kasus pelanggaran ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah meninggalnya wartawan di lapas kelas II Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kasus ini ditangani oleh Komnas HAM sejak 27 sampai dengan 30 Juni HAM yang ada di Indonesia yang baru-baru ini terjadi yaitu pembunuhan pekerja di Papua. Kasus pelanggaran ini dianggap serius oleh Kepala KomnasHAM provinsi Papua. Pembunuhan pekerja yang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua ini terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018, pekerja dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM karena mengacu pada pasal 1ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi hak asasi manusia memang masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan namun di Indonesia telah adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Lembaga ini antara lain adalah Komisi Nasional HAM Komnas HAM dan peradilan HAM, dengan adanya lembaga ini dapat dengan sendirinya terjadi peningkatan akan penegakan FHR, Watawan tewas di lapas ada pelanggaran HAM diakses dari diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 1533. Ninis Chairunisa, Pembunuhan pekerja di Papua Komnas HAM “Pelanggaran Ham serius” diakses dari diakses pada tanggal 7 desember 2018, pukul 1330. hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Perlindungan HAM ini mempunyai dua pijakan normatif berupa Undang-undang dan konstitusi serta komnas HAM dan peradilan HAM. Meskipun telah adanya lembaga yang mengatur tentang penegakan HAM, namun peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia sangatlah penting, karena merekalah yang menentukan bagaimana tegaknya hukum hak asasi manusia serta adanya perilaku yang menghargai hak asasi manusia atau justru menyimpang dan merugikan banyak orang. Pembahasan A. Perkembangan Penegakan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugera-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa. Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak. Go Lisnawati, “Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penegakan dan berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan, karena dari berbagai ajaran dalam kitab suci, perjungan terhadap hak asasi manusia telah ada sejak zaman dahulu kala sepeti halnya kisah atau ajaran agama te tang perjuangan nabi Ibrahim terhadap Raja Namrudz, kisah Nabi Musa yang melakukan perlawanan terhadap kejamnya raja Fir’aun dan juga masih banyak kisah lainnya yang pada hakikatnya merupakan kisah perjuangan memperjuangkan hak asasi manusia. Dilihat dari tinjauan historis, perjuangan tentang hak asasi manusia secara terpadu dimulai di inggris dengan adanya perumusan hak asasi manusia di piagam Magna Charta pada 15 Juni tahun 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap raja John saudara dari raja Richard Berhati Singa. Pada piagam ini terdapat isi pokok tentang kewenangan haruslah mewujudkan dan juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak asasi baik hak ekonomi sosial, individu, dan para baron ini dipicu adanya penetapan pajak yang sangat besar dan dipaksakannya baron untuk membolehkan anak-anak perempuannya untuk dinikahkan dengan rakyat biasa. Piagam ini menunjukan adanya kemajuan yang pesat dalam konteks perjuangan hak Kejahatan Siber”, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 5. Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 132. Majda El Muhtaj, Op. Cit, hlm. 9. asasi manusia, meskipun bagi penduduk secara umum piagam ini tidak begitu berarti. Dalam interpretasi generasi selanjutnya yaitu rakyat Inggris menafsirkan bahwa hak harus memperhatikan hak-hak rakyat dan tidak boleh dilanggar oleh raja, dan piagam ini mulai mengembangkan tradisi bahwa hukum adalah lebih tinggi dari Raja. Inggris kembali mempelopori pengakuan hak asasi manusia dengan adanya Petition of Rights tahun 1628. Petisi ini berisi tentang berbagai pernyataan mengenai hak-hak rakyat serta jaminannya kepada raja yang menjawabnya di hadapan sidang badan perwakilan, petisi ini berasal dari Dewan Perwakilan. Diperoleh penegasan mengenai hak-hak rakyat yang sebelumnya tidak adanya ketentuan sama sekali dari pertanyaan dan jawaban yang terdapat di piagam ini. Pada tahun 1670 ditetapkannya Hobeas Corpus Act, yang berisi tentang perintah atau titah Raja agar setiap orang yang ditahan segera dihadapkan kepada hakim dan diberikan tentang tuduhan mengapa ia ditahan. Hak-hak rakyat sedikit demi sedikit mulai dihormati secara luas. Dengan adanya piagam tersebut muncul prinsip hukum bahwa setiap orang yang ditahan harus atas perintah dari hakim. John Locke sebagai teoritikus Monarchi konstitusional memandang bahwa negara menerima kedaulatannya dari rakyat yang bertujuan untuk menjamin agar setiap warga negara tidak dilanggar hak-haknya dan tidak saling melanggar hak manusia satu dengan manusia yang lain antara warga negara yang satu dengan yang lain, sehingga warna negara bertugas untuk menyelenggarakan keteraturan dan ketentraman umum. Raja atau ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha penyelenggara negara akan kehilangan haknya atas ketaatan warga negara dan warna negara berhak menentangnya apabila ia melanggar atau tidak mematuhi perundang-undnagan yang dibuat oleh parlemen. Perkembangan hak asasi manusia memperoleh inspirasi yang semakin kuat karena semangat hak asasi dan perlindungannya dengan dinyatakan sangat jelas dalam Virginia Bill of Rights dan Declaration of Independent pada tahun 1776. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 ini berisi tentang, penegasan bahwa setiap orng dilahirkan dengan persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan juga mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar. Selanjutnya pada tahun 1789 di Perancis dikeluarkannya Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara, dalam deklarasi ini ada lima hak yang diadopsi yakni, propiete kepemilikan harta, liberte kebebasan, egalite persamaan, securite keamanan, resistence a l’oppression perlawanan terhadap penindasan. Pada tahun 1948, munculah Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights /UDHR. Deklarasi ini memuat pokok-pokok tentang, persamaan, kebebasan, hak-hak dalam perkawinan, pemilikan harta, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama termasuk pindah agama, ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul-menyusul yang memperkaya eksistensi perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin hak asasi manusia terjadi diseluruh dunia, termasuk juga di Asia yang merupakan benua di mana negara Indonesia berdiri. Perkembangan hak asasi manusia di Asia belum mempunyai piagam tentang hak asasi manusia seperti negara-negara Eropa, Afrika, maupun Amerika. Kuatnya tradisi dan agama-agama besar di kebanyakan negara-negara Asia menjadi alasan mengapa tidak adanya piagam, selain itu pengaruh agama dan tradisi menjadi pengaruh bagi pola pikir/pola tindak dan juga sikap sebagian besar dari negara-negara yang ada di Asia. Langkah-langkah yuridis yang diambil untuk mempercepat penghormatan atas hak asasi manusia yaitu, pada tahun 1928 di New Delhi pernah diselenggarakan Seminar on Approaches to Human Rights in Asia yang diselengarakan oleh United Nation University-Tokyo, Unesco-Paris dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, dalam seminar ini diambil beberapa kesimpulan yaitu, hubungan hak asasi manusia dengan kemiskinan, antara lain ditegaskan tentang peranan negara dan lembaga sosial dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat tidak mampu dalam dimensi regional dan internasional, dan hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan nasibnya sendiri dalam menegakkan hak asasi yang selanjutnya adalah United Nations, Human Rights A Compilation of International, vol 1 First Part and Second Part New York United Nations, 2002. A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2010, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 129. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha hubungan hak asasi manusia, kebudayaan, dan tradisi keagamaan yang mana hubungannya adalah bagaimana cita-cita atau ide agam, tradisi, budaya dalam konsep yang terkait dengan hak asasi manusia dan relevan kesatuan sistem hukum dalam mengembangkan kelompok budaya atau agama dalam rangka menghormati hak-haknya. Simpulan yang ketiga yaitu hak asasi manusia dalam rangka sistem keimanan Asia yang meliputi, bagaimana peranan IPTEK dalam menjawab HAM agar dapat terjaminnya dengan baik, mempelajarai proses militarisasi dan otokrasi di Asia, mengembangkan hubungan hukum hak asasi manusia dengan hukum humaniter daam rangka menggalakkan hak asasi manusia, disusun beberapa rekomendasi, baik ditunjukkan kepada UNESCO maupun UNO. Upaya yang kedua yaitu Singapore White Paper on Shared Vaues tahun 1991. Hal ini lahir karena adanya anggapan bahwa generasi muda Singapura perlu ideologi sebagai pegangan yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat karena tidak bertentangan dengan agam dan juga tradisi masing-masing golongan. Singapore White Paper on Shared Vaues ini diterima pada Januari 1991, terdapat lima nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, dukungan komunitas serta respek untuk individu, konsensus bukan konflik, dan harmoni rasial dan religius. Upaya selanjutnya yaitu, tanggal 26-28 Januari 1993 diselenggarakan satu lokakarya tentang hak asasi manusia di Asia Pasifik, pada bulan April 1993 diselenggarakan konferensi HAM untuk kawasan Asia Pasifik di Bangkok dan berhasil menyusun satu deklarasi, yang diberi nama deklarasi Bangkok. Upaya yang terakhir adalah terbentuknya badan HAM ASEAN. B. Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum respresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia yaitu pancasila, yang ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia HAM yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana, perbedaan ini di mulai dari tahap penyelidikan oleh Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pengadilan biasa. Komposisi hakim terdiri dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Untuk menegakkan kebebasan manusia fundamental, sama dan tidak dapat dicabut hak yang dimiliki setiap manusia terlahir adalah kondisi penting, untuk mencapai yaitu dengan mempromosikan dan melindungi kepentingan sipil, ekonomi, politik, hak asasi manusia sosial dan budaya setiap manusia, pria dan anak. Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm. 263. Prince Zeid Ra’ad, Al Hussein, “Klatsky Endowed Lecture Presented by the High bertujuan agar proses pengadilan dapat berjalan dengan kompeten dan fair dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dijalankan dengan dibentuknya pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor Timur. Pada era reformasi dikeluarkan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak disetujui oleh DPR dan dicabut. Penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalamnya terdapat hak dasar manusia yang dijelaskan terperinci dalam BAB III dengan judul HAM dan dasar kebebasan dasar manusia dalam pasal 9-66. Permasalahan hak asasi manusia sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun kelengkapan dari peraturan perundang-undangan penegak hukum juga menjadi penentu dari penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi MK. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi Commissioner for Human Rights”, Internationanl Law Case Western Reserve Journal. hlm. 242. Ibrahim Anis, “Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia. Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 6. Triwarti Rahayu, Suryadi, “Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta” , Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha pelaksanaan penegakan hak asasi manusia, diantaranya yaitu Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan No 55/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh rezim pemerintahan diantara lain yaitu, pembunuhan masal yang dilakukan oleh G-30SPKI pada tahun 1965-1966, pelanggaran hak asasi di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan misterius yang dikenal dengan Petrus, kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi di Lampung, kasus penculikan aktivis demokratis, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur setelah adanya jajak Pendapat. Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHAP, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal konstitusi, Vol. 11, No. 3, September 2014, hlm. 421. mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat. C. Penegakan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam sila-sila pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan masyarkat Indonesia. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai arti keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mempunyai arti memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak adanya unsur paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati dan sila ini dimensi spiritualitas keberagaman lebih terasa promising and challengin dan tidak hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama saja. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti tentang kesadaran M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antara Agama Perspektif Islam”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. IV, No. 4, 1993, hlm. 21. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia, yang mana manusia harus diakui dan diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martbatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai persatuan Indonesia mengandung arti usaha untuk mempersatukan bangsa dalam berkedaulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam negara. Nilai ini merupakan suatu proses dimana untuk menuju terwujudnya Nasionalisme, dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin adanya kerjasama yang erat dalam wujud gotongroyong dan kebersamaan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti suatu pemerintahan rakyat dengan melalui badan-badan tertentu dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan adanya jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal harus sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan serta mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna yang terkandung dalam sila ini adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahirlah batiniah sehingga setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi sangat di hormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai pancasila khususnya nilai sila ke dua, yang mana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan kebiasaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti apa yang dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan erlu ditegakkan di dalam pelaksanaan kenegaraan. Penegakan hak asasi manusia apabila terealisasi akan mewujudkan nilai dari sila yang kedua. Apabila penegakan hak asasi manusia terealisasi maka kehidupan masyarakat Indonesia dapat dipastikan akan sejahtera dan tidak akan ada keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan apa yang telah di bahas dalam pasal 28 a-j, bahwa terdapat semua hak-hak dasar manusia sebagai manusia seutuhnya. Penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang beradap yang memberikan kesamaan perlakuan dan harkat martabat kepada semua ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat apa jabatan, apa warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi. Penegakan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan diperkuatnya karakter rakyat sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan nilai-nilai sila Pancasila. Apabila ditelaah lebih secara lebih dalam hak asasi manusia dapat tercermin dalam setiap nilai-nilai dari sila-sila pancasila. Mulai dari kebebasan memluk agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut mepersatukan bangsa, hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Apabila penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan kekacauan akan terjadi dimana-mana, dan juga tidak akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kesimpulan Kesejarahan penegakan hak asasi manusia telah di mulai sejak zaman dahulu. Penegakan atau perjuangan akan nilai kemanusiaan di dunia dimulai dari adanya di piagam Magna Charta pada 15 Juni tahun 1215 sampai dengan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights/UDHR. Perkembangan hak asasi manusia berkembang di seluruh dunia, begitupun juga di Asia. Perkembangan penegakan hak asasi manusia di Asia dipengaruhi oleh kuatnya adat istiadat dan agama yang ada di dalam masyarakatnya. Langkah-langkah yuridis yang ditempuh untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Asia yaitu, pada tahun 1928 di New Delhi pernah diselenggarakan Seminar on Approaches to Human Rights in Asia yang diselengarakan oleh United Nation University-Tokyo, Unesco-Paris dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, hingga dibentuknya badan HAM ASEAN. Penegakan hak asasi manusia yang dilakukakan di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia HAM. Untuk menjalankan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia. penegakan dan pengadilan hak asasi manusia memerlukan dukungan dari semua komponen mulai dari kelengakapan perlindungan hingga partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kedua pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hak asasi manusia haruslah didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Daftar Pustaka Buku Effendi, A. Masyhur, dkk. 2010. HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia. Bogor Ghalia Indonesia. El Muhtaj, Majda. 2013. Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Depok PT RajaGrafindo Persada. Johan Nasution, Bahder. 2017. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung CV. Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu PT Citra Aditya Bakti. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Sularto, RB. 2018. Pengadilan HAM AD HOCTelaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta Sinar Grafika. Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan UNNES PRESS. Artikel Jurnal Abbas, Jaffar. et al. 2018. “The Moderating Role of Gender Inequality and Age Among Emotional Intelligence, Homesickness and Development of Mood Swings in University Students”, Vol. 15, No. 5, hlm. 359. Abdullah, M. Amin. 1993. “Etika dan Dialog Antara Agama Perspektif Islam”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. IV, No. 4, hlm. 21. Anis, Ibrahim. 2010. “Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia. Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9, No. 2, hlm. 6. Bruce, John W., 2006. Land Law Reform Achieving Development Policy Objec_ves, The World Bank, Washington DC. Daalen, Edwar Van & Mabillard, Nicolas. 2018. “Human Rights in Translation Bolivia’s Law 548, Working Children’s Movements, and the Globals Child Labour Regime, The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 9, hlm. 27. Isra, Saldi. 2014. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal konstitusi, Vol. 11, No. 2014, hlm. 421. Kamaruddin. 2013. “Dimensi sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Perspektif HAM Islam”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, Kuijer, Martin. 2018. “The Challengin Relationship Between the European Convention on Human Rights and the EU Legal Order Consequences of a Deleyed Accession”, The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 9, hlm. 3. Lisnawati, Go. 2014. “Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber”, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol. 9, No. 1, hlm. 5. Luthfan, Mukhamad Setiaji & Ibrahim, Aminullah. 2017. “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 76. Mulya Lubis, Todung. “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 11-17/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”,Jurnal Konstitusi, vol 1 No. 12004, hlm. 19. Prince Zeid Ra’ad, Al Hussein. “Klatsky Endowed Lecture Presented by the High Commissioner for Human Rights”, Internationanl Law Case Western Reserve Journal. hlm. 242. Rahayu, Triwati, Suryadi. “Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14. United Nations, Human Rights. 2002. “A Compilation of International”, United Nations, vol 1 First Part and Second Part. Yuliarso, Kunto Kurniawan & Prajarto, Nunung. 2005. “Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia Menuju Democratic Governances”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 293. ISSN 2356-4164 Cetak Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN 2407-4276 Online Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha Online diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 1528. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Nomor 3886. Jakarta. Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI 2000 Nomor 208. Jakarta. Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Nomor 4279. ... Sistem Maramba-Ata merupakan kasta/stratifikasi sosial yang berlaku di Sumba Timur dalam relasi sosial budaya seperti raja harus ditaati perintahnya oleh para hamba yang dikuasainya Arifin & Lestari, 2019. Kedudukan manusia dalam hukum dan budaya sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh manusia. ...Elsy Sonastry Rambu AmmaDavid Y. MeynersHernimus Ratu UdjuHasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata Raja/Budak di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata Raja/Budak sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia HAM yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata Raja/Budak yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.... Hak asasi ini juga menjadi salah satu hal yang sangat dilindungi dan ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights oleh PBB Said, 2018;Suryamizon, 2017. Meskipun gaung dan gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia gencar dilakukan di seluruh dunia, namun hal tersebut tidak lantas serta merta melenyapkan praktek-praktek penindasan dan penjajahan yang ada di muka bumi Arifin & Lestari, 2019;Aswandi & Roisah, 2019. Masih banyak praktek-praktek yang melanggar hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara manapun di dunia, baik negara kecil maupun negara maju Begem et al., 2019;Dewantara et al., 2021. ...Christiana Evy Tri WidyaheningUlupi SitoresmiAutobiografi merupakan salah satu jenis karya sastra yang masuk pada ranah prosa yang juga menjadi salah satu media untuk merekam peristiwa seseorang pada masanya yang ditulis sendiri oleh orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai humanisme dalam otobiografi Frederick Douglass An American Slave karya Frederick Douglass. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian dianalisis secara cermat untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data melalui teknik membaca dan mencatat. Masalah yang berkaitan dengan analisis nilai humanisme diperoleh dengan membaca otobiografi ini secara keseluruhan, cermat, menafsirkan unsur-unsur humanisme, dan mencatat kutipan langsung atau disebut juga verbatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai humanisme yang diperoleh seperti 1 fitrah manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan langkahnya sendiri, 2 hak asasi manusia, 3 keadilan tidak memihak siapapun, dan 4 potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia oleh setiap manusia di dunia. Nilai humanism yang terdapat pada potensi dalam Narrative of the Life of Frederick Douglass An American Slave adalah menggambarkan bagaimana seorang budak kulit hitam yang dianggap hina dan tidak berharga justru dengan kegigihannya yang luar biasa mampu untuk bangkit, terlepas dari belenggu perbudakan dan memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang orator ulung yang berjuang demi kebebasan kaumnya.... The Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, although it does not explicitly mention human rights in words "that independence is the right of all nations...". 47 Returning to the discussion of corruption, they must still be treated equally before the law, and their rights should not be stripped away. Even if the law authorizes investigators to commit irregularities by wiretapping, this should be done with clear rules and a strong legal basis. ...Hady PoerwantoJoko SetiyonoSunardiThis study aims to analyze corruption as a violation of economic, social and cultural rights from a human rights perspective. The crime of corruption has been categorized as an extraordinary crime because corruption is not only detrimental to the state's finances but has also been a violation of the social and economic rights of the community. The research technique in this paper is a normative juridical type, and the research approach used is the statute approach. Based on this, it can be seen that there is a link between corruption and human rights violations, namely the basic social and economic rights of the community. The results of the study indicate that there is a relationship between corruption and human rights violations. Corruption is categorized as a violation of human rights if the consequences of corruption intersect with human rights that are harmed, so human rights violations caused by acts of corruption crimes should be taken into consideration by judges in their decisions because judges' considerations must be comprehensive in order to realize an ideal decision, namely a decision that reflects the values of justice, certainty, and legal expediency.... Hal ini sejalan dengan apa yang telah diupayakan secara historis mengenai dengan penegakan HAM. Hal tersebut mulai dari pembentukan Magna Charta, Petition of Rights, hingga dengan Universal Declaration of Human Rights Arifin & Lestari, 2019. ...Ananda Andika AnjasmaraTunggal Bayu LaksonoArka FeryasaJodi Junior PalandiAbstrak Keberadaan para pengungsi yang datang dari berbagai negara merupakan sebuah fenomena internasional yang mana kehadirannya tidak dapat dielakkan oleh negara – negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Pengungsi juga mengalami dampak kehadiran pengungsi di wilayah negara Indonesia. Penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional seperti dengan United Nations High Commissioner for Refugees serta dengan International Organization for Migration. Penelitian ini dilakukan dengan menuliskan pembahasan mengenai tata cara penanganan pengungsi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang ditinjau dari aspek peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta pembahasan mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional United Nations High Commissioner for Refugees dan International Organization for Migration dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang mana berfokus pada pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia yang telah dilakukan guna menegakkan nilai – nilai yang berkaitan dengan hak asasi ChandraSupot RattanapunThere are still many human rights violations in Indonesia, starting from the lightest to the most serious in the implementation of human rights, and there is no mechanism for handling these human rights. From this research using literature review which aims to learn from existing references to understand the meaning of human rights and apply the values of Pancasila which contain the values of civilized human principles because they are the enforcement of human rights in civic life so that students can appreciate it more. the rights of everyone by not violating human rights. This human right has the power of fundamental or fundamental power. Currently, there are violation cases that have occurred because many people still do not understand the violation cases so that it is easier for people to violate the rights of others. Protection and maintenance of human rights within a national institutional framework is established in an institution such as the Indonesian Child Protection Commission KPAI, the National Commission for Women Komnas Perempuan, the National Commission on Human Rights Komnas HAM, and the Truth and Reconciliation Commission KKR, was dissolved because the KKR might not be responsible and did not carry out its function properly. Currently, human rights law enforcement is carried out specifically through the judiciary, whose Human Rights Courts target serious human rights courts, and which have the authority to test the 1945 Constitution, namely the constitutional court. These rights are largely upheld by the Constitutional Court, and many unlawful decisions have been made. This decision has strategic value, so that it can protect the human rights of Man Aida Ahmad LUKMAN NugrahaPancasila is the state ideology and the basis of the unitary state of the Republic of Indonesia. Since its original declaration, Pancasila has undergone many historical changes. The purpose of this study is to analyze the transformation of Pancasila as a state from a historical perspective. This research uses descriptive-analytical method by collecting information from various primary and secondary sources. The results of the study show that Pancasila has undergone various historical changes. These changes can be recognized conceptually, in implementation and in interpretation. This study also shows that the transformation of Pancasila as the basis of the state continues to adapt to social, political, and economic changes in Indonesia. Binawan AndangBy examining the lacunae iuris, or legal “holes,” in the theoretical sense of Indonesian law on religious freedom, this article falls short of normative juridical research. In particular, the seven points linked to the law of religious freedom—the meaning of religion, the meaning of divinity, the meaning of freedom, its contents, its subject, its boundaries, and the role of the state—will be examined in more depth in this article. This research employs the legal approach method, contrasting ideas of Indonesian laws with international law, which is also acknowledged as a fundamental component of Indonesian law. When these seven points of the law of religious freedom are compared, it becomes clear that Indonesia’s law of religious freedom has some significant gaps, particularly in the areas where freedom is still restricted and where it relates to concepts of divinity and religion that are also severely constrained. The findings of this research may serve as the foundation for initiatives aimed at enhancing Indonesia’s freedom law and ensuring greater justice and certainty. Abstrak Artikel ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif dengan mencermati lacunae iuris atau lubang’ hukum dalam arti teoretis dari hukum kebebasan agama di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah melihat lacunae iuris itu secara lebih detail, terutama yang tampak dalam tujuh pokok terkait hukum kebebasan beragama itu, yaitu makna agama, makna ketuhanan, makna kebebasan, isinya, subjeknya, pembatasannya, dan peran negara. Metode penelitian ini adalah statute approach, dengan cara membandingkan isi notions hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum internasional yang juga diakui sebagai bagian integral hukum. Hasil perbandingan dari isi dari tujuh pokok hukum kebebasan beragama, lacunae iuris hukum kebebasan beragama di Indonesia tampak sangat jelas, terutama dalam isi kebebasan yang masih sempit, terkait dengan konsep tentang ketuhanan dan konsep tentang agama yang sangat terbatas. Hal ini bisa menjadi dasar untuk upaya perbaikan hukum kebebasan di Indonesia agar bisa memberi kepastian dan keadilan yang lebih RahmadaniIrene SvinarkyKonflik yang terjadi antar negara dapat mengakibatkan perang, sehingga dalam perang yang terjadi akan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata tetapi juga menyerang warga sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, hasil pembahasan menyebutkan bahwa secara internasional perlindungan HAM tertuang di dalam Declaration Human Rights DUHAM dan hukum humaniter internasional, kewenangan PBB sebagai organisasi induk dunia memiliki beberapa organ yang berpengaruh di dalamnya, dan PBB dalam menjalankan kewenangannya memiliki hanbatan karena dengan adanya pengecualian dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang memaksa negara non anggota untuk ikut serta dalam perdamain dunia dan penggunaan hak vekto yang hanya diberlakukan oleh beberapa negara Kunci Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Perserikatan Agung ArdiputraKetidakefektifan pembinaan hukum menjadi suatu permasalahan esensial dalam pembangunan hukum, sehingga perhatian khusus dari para aparatur hukum dalam mengembangkan inovasi hukum menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran dan budaya hukum untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektivitasan pembinaan hukum yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi hukum membuat para aparatur hukum perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung dan menguatkan pelaksanaan program pembangunan hukum. Salah satunya melalui pembinaan hukum untuk melahirkan budaya hukum. Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan hukum hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan hukum yang menumbuhkembangkan inovasi hukum dan langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan hukum yang berkualitas tinggi dan punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan HemafitriaRohani RohaniThe purpose of this study is to describe and examine the implementation of human rights education in the PPKn IKIP PGRI Pontianak study program. The research method used is qualitative with a descriptive form. The participants in this study consisted of lecturers who teach Civics courses, lecturers of Human Rights Education courses, Head of Civics Study Program and students of Civics Study Program. The data collection techniques in this study were in the form of observation techniques, interview techniques and documentary study techniques. The data collection tools used in this research are observation guide, interview guide and documentation. The data analysis technique used in this study was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and making conclusions. The results showed that the implementation of human rights education in the Civics Study program went well. This condition was seen from the mutual respect and respect between lecturers and students, and there was no discrimination between lecturers and students. The implementation of human rights education in lectures is carried out by lecturers through strengthening students with an understanding of how important it is to respect and respect other human rights. There are several strategies in learning human rights in order to achieve the objectives, namely preparing learning such as formulating learning objectives, knowing the characteristics of students, compiling learning materials, understanding learning situations and contexts, determining appropriate learning resources, determining time and choosing appropriate learning methods. There are two factors that can affect the implementation of human rights education, namely internal factors and external IsraThe presence of articles on human rights in 1945 affirmed that Indonesia respect of human rights. In order to provide protection and guarantee of human rights, the 1945 Constitution authorizes judicial review to the Constitutional Court. Some of the verdict of the Court could be used as evidence that the Court conducted to protect and promote human rights. Constitutional Court not only act as guardian of the constitution institutions, but also as the guardian of human rights. Through its judicial review authority, the Constitutional Court appeared as law enforcement agencies that oversee the passage of state power in order not to violate of human KuijerThe consequences of a prolonged non-accession of the European Union to the European Convention on Human Rights following Opinion 2/13 of the Court of Justice of the European Union may very well affect the longer-term effectiveness and viability of the Convention system. This contribution gives a succinct analysis of the institutional link between the Convention system and the EU legal order, and of the more recent interaction between the two systems, arguing that both were on what seemed to be a collision course until recently. The author stresses the continued need for an institutionalised arrangement between both regional courts working in the same geographic area interpreting similar human rights standards. © 2018, © 2018 The Authors. Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Go LisanawatiSalah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya. One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of Luthfan SetiajiAminullah IbrahimPembentukan hukum tidak lepas dari putusan-putusan hakim judge made law yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum Progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat , artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan SuprayogiSuprayogi, dkk. 2018. Pendidikan UNNES PRESS. Rights, Vol. 22, No. 9, hlm. yang Maha Esa" dalam Perspektif HAM IslamKamaruddinKamaruddin. 2013. "Dimensi sila "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Perspektif HAM Islam", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, Mahkamah Konstitusi Perkara No 11-17/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia InternasionalMulya LubisMulya Lubis, Todung. "Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 11-17/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional",Jurnal Konstitusi, vol 1 No. 12004, hlm. Endowed Lecture Presented by the High Commissioner for Human RightsPrince Zeid Ra'adAl HusseinPrince Zeid Ra'ad, Al Hussein. "Klatsky Endowed Lecture Presented by the High Commissioner for Human Rights", Internationanl Law Case Western Reserve Journal. hlm. Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota YogyakartaTriwati RahayuSuryadiRahayu, Triwati, Suryadi. "Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta", Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14. United Nations, Human Rights. 2002. "A Compilation of International", United Nations, vol 1 First Part and Second Part.Pendidikan UNNES PRESS. Convention on Human Rights and the EU Legal Order Consequences of a Deleyed AccessionR B SulartoSularto, RB. 2018. Pengadilan HAM AD HOCTelaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta Sinar Grafika. Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan UNNES PRESS. Convention on Human Rights and the EU Legal Order Consequences of a Deleyed Accession", The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 9, hlm. 3. Perlindunganterhadap perbandingan penegakan HAM di Indonesia sangat lemah dengan kekuasaan absolut yang dijalankan oleh presiden Soeharto selama 32 tahun (enam kali pemilu). Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto diantaranya yaitu kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 dimana banyak
Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia DOI Abstract The issue of human rights today is not only a national problem as well as a global problem. The existence of human rights embodies various forms of influencing the existence of basic obligations, in which both constitute a unity that cannot be separated and run in parallel. Basically, the nature and nature of human rights are the same, but the implementation and enforcement of human rights in each country will never seem to be the same. Human rights enforcement in Indonesia is currently faced with a number of significant problems. One of them is the decline of Indonesia's state legal system and the decline of other systems that also influence such as political, economic and social systems. For example in the economic field, the condition of Indonesian society is generally in the poverty line, not a few of the people commit violations of human rights for economic reasons. In this case the settlement method offered in the issue of human rights enforcement in Indonesia is pursued through the reconstruction of the national legal system in Indonesia by restructuring law enforcement institutions. Thus, it is expected that the national legal system will be reorganized and will significantly influence the improvement of other systems including the enforcement of human tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM. Keywords Legal Instruments; Human Rights Enforcement Refbacks There are currently no refbacks.
9 Hak wanita dan anak. Hak-hak tersebut harus dihormati dan ditaati oleh semua kalangan namun yang menjadi masalah adalah apakah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah mampu menjamin hak-hak dari bangsa Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai penegakan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

PROBLEMPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Oleh : A. Malthuf Siroj Abstrak Persoalan penegakan hak asasi manusia memang selalu menjadi sorotan menarik di mata publik, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini karena eksistensi hak asasi manusia selalu melekat pada setiap diri manusia. Selain itu, jaminan

Dalamupaya pencegahan pelanggaran HAM, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. pemerintah harus menciptakan perundang undangan dan disertai sanksi yang tegas, dalam upaya ini pemerintah tidak boleh lalai dan tidak boleh tergiur oleh uang. 2. meningkatkan kualitas pelayanan publik,supaya pemerintah tidak melanggar bentuk pelanggaran HAM
Disisi lain RPJMN pemerintah secara eksplisit mengakui bahwa impunitas adalah salah satu persoalan utama di bidang hak asasi manusia yang menuntut penyelesaian. Peran Presiden Dalam Penegakan HAM Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang peran utama penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 Ayat (1 ) UUD 1945 menegaskan bahwa
JurnalIlmu Sosial dan Ilmu politikISSN 1410-4946 Volume B, Nomor 3, Maret 2005 (291, _ 30g) Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuj u Democratic Goaernances. Kurniawan Kunto Yuliqrso dan Nunung prajarto.. Abstract Democratic goaernance requires the existence of good gonernance, human rights and demouacy. obtaining the
melindungiHAM di Indonesia. Tercatat sejumlah pelanggaran HAM masih sering terjadi di era pasca reformasi. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga belum terselesaikan. Artikel ini ditulis dengan dua alasan. Pertama, fenomena penegakan dan penyelesaian kasus HAM di Indonesia masih dianggap sebagai isu publik yang sensitif untuk dibicarakan.
.
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/523
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/258
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/124
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/454
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/132
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/889
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/295
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/815
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/192
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/23
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/110
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/848
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/927
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/616
  • 6vdlhobwvk.pages.dev/931

    • jurnal penegakan ham di indonesia