Desentralisasidan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agenda Ke Depan . 1.Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan Oleh Oswar Mungkasa1 A. Pengantar Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang
Tujuanotonomi daerah belum sepenuhnya tercapai. Meski sudah diterapkan selama 26 tahun, banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih rapuh.
Padahakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805).
kemungkinanbahwa suatu daerah dihapus karena tidak dimungkinankan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Misalnya, tidak adanya sumber daya alam yang hubungan negara dan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan politik hukum negara pada saat itu. Ketika Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS
Padasaat ini semua ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh bangsa dari barat. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Kebijakan Menag terhadap madrasah di era otonomi daerah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain, adalah demi kemaslahatan
tersebut bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus akuntabel dan sejalan dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan cita-cita nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu,potensiyang ada di daerah masing-masing.Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisahasilkan melalui potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah ini juga sudah diatur dalam undang-undang negara republik indonesia no 32 tahun 2004 dan no 23 tahun 2014.
Padakemajuan teknologi saat ini, serta padatnya jumlah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1 dan 2. Ototnomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU tahun Bagaimana Kebijakan Otonomi daerah tentang pengelolaan, dan penataan sungai ? 3. Apa Bahan yang harus di
.bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia pada saat ini
